Kemandirian industri pertahanan nasional kini tidak lagi sekadar dipandang dari kacamata militer, melainkan telah bergeser menjadi pilar strategis dalam memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global. Penguatan sektor ini dinilai berdampak langsung terhadap kepastian pasar domestik, penguasaan teknologi mutakhir, hingga penyerapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Mengingat lanskap geopolitik dunia yang kian dinamis, ketergantungan pada rantai pasok asing berisiko tinggi memicu kerentanan kedaulatan sekaligus menekan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah memegang peranan sentral dalam membangun ekosistem pertahanan yang berkelanjutan dan kokoh. Peran negara dituntut tidak hanya terbatas sebagai regulator semata, tetapi juga bertindak sebagai perencana strategis jangka panjang, pembeli utama (offtaker) produk dalam negeri, sekaligus fasilitator pertumbuhan industri. Sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan dan sektor swasta harus terus diakselerasi agar proses manufaktur tidak mandek pada tahap perakitan atau komponen minor saja, melainkan melompat menuju kepemilikan hak kekayaan intelektual dan teknologi inti.
Akselerasi Alih Teknologi dan Penguatan Rantai Pasok
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat krusial untuk menyelaraskan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kapasitas produksi domestik. Langkah konkrit ini diperlukan agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek. Fahmi menegaskan bahwa implementasi kebijakan imbal dagang (offset) dan transfer teknologi harus berjalan substantif demi tercapainya kemandirian yang nyata.
Menghindari praktik alih teknologi yang bersifat administratif tanpa adanya transfer pengetahuan inti.
Mendorong peningkatan kualitas SDM lokal agar mampu menguasai teknologi pertahanan generasi terbaru.
Menguatkan rantai pasok komponen dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor materiil mentah.
Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan perizinan bagi pelaku industri strategis.
Solusi Pembiayaan Alternatif dan Efek Gentar Diplomasi
Di sisi lain, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat industri pertahanan harus mulai melirik skema pembiayaan alternatif yang rasional dan akuntabel. Pendanaan dari APBN yang ada saat ini harus dibagi untuk biaya pemeliharaan alutsista existing, kesiapan operasional prajurit, serta belanja rutin negara. Oleh karena itu, penjajakan kerja sama dengan sektor finansial nasional, seperti konsorsium perbankan BUMN, menjadi langkah strategis untuk mendanai proyek-proyek riset dan manufaktur pertahanan jangka panjang yang bernilai tinggi.
Sementara itu, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia, Zaenal, mengingatkan kembali risiko historis yang pernah dihadapi Indonesia saat terkena embargo militer dari negara barat. Ketergantungan penuh pada pemasok luar negeri sangat rentan terhadap dinamika politik internasional yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan memiliki industri pertahanan yang mandiri, Indonesia tidak hanya mampu mengamankan wilayahnya secara mandiri, tetapi juga menciptakan efek gentar (deterrent effect) yang kuat sekaligus meningkatkan posisi tawar serta kehormatan dalam diplomasi internasional.
Sumber: money.kompas.com