Perekonomian Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi tantangan berat akibat terjebak dalam kondisi inersia atau stagnasi yang berkepanjangan. Fenomena ini membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional seolah tertahan di kisaran 5 persen, sebuah angka yang dianggap belum cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menuju status negara berpendapatan tinggi. Realitas tersebut mengemuka dalam diskusi intensif antar-pemangku kebijakan pada agenda Prasasti Economic Forum 2026 yang mengusung tema �Navigating Indonesia�s Next Chapter� di Jakarta.
Hambatan Birokrasi dan Kepastian Hukum Board of Advisor Lembaga Riset Prasasti, Burhanuddin Abdullah, menjabarkan bahwa gejala inersia ekonomi yang kuat ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, termasuk masalah birokrasi dan aspek psikologis para pengambil kebijakan. Tingginya biaya koordinasi serta budaya birokrasi yang cenderung menghindari risiko (risk-averse) ditengarai menjadi batu sandungan utama yang membuat dunia usaha sulit berkembang secara ekspansif. Untuk membongkar sumbatan struktural ini, ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah demi mendongkrak kredibilitas kelembagaan negara.
Penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum tanpa tebang pilih.
Reorientasi skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Penegakan hukum yang memberikan kepastian sekaligus menjunjung tinggi rasa keadilan, serta menghindari kriminalisasi kebijakan.
Transformasi budaya birokrasi agar tidak lagi merasa takut mengambil risiko demi melahirkan kreativitas dan inovasi baru.
Penguatan Fondasi Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Sosial Senada dengan pandangan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudi, mengakui secara terbuka posisi Indonesia yang masih terjebak dalam middle income trap. Kendati demikian, ia optimistis Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam merancang investasi, ekspor, dan industrialisasi secara tepat pada masa lalu. Untuk melakukan lompatan besar di masa depan, Pambudi menegaskan bahwa fondasi ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus diperkuat lewat pembenahan infrastruktur sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.
Menurut Pambudi, penanganan isu fundamental seperti stunting, gizi buruk, serta pemberantasan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai salah satu intervensi strategis jangka panjang untuk membangun kapasitas SDM unggul. Melalui perencanaan berbasis data yang akurat serta penguatan sektor domestik seperti pertanian dan hilirisasi industri padat karya, kolaborasi multisektor ini diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sumber: money.kompas.com